ZEE mempunyai fungsi sebagai media pertahanan dan keamanan wilayah laut dari sektor pertahanan dan militer. Untuk negara Indonesia sendiri, tentunya hal ini akan memberikan keuntungan, karena negara Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai kawasan perairan laut yang sangat luas pula.
Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
It looks like this residence has lacking information, which can have an effect on the accuracy of dwelling benefit estimates.
Langkah ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam.
Co-firing biomassa merupakan salah satu cara untuk menekan emisi karbon yang dihasilkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan mengganti bahan bakar dari batubara ke biomassa seperti sampah.
# dito ariotedjo # karen agustiawan # rafael alun trisambodo # dmentor # subsidi kendaraan listrik
Laut merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki potensi besar untuk dapat memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia sehingga perlu dijaga kelestariannya. Tindak pidana Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing) yang dilakukan oleh pelaku dari dalam dan luar negeri untuk mengambil sumberdaya ikan yang ada di Indonesia dapat menimbulkan kerugian materiil dan merusak ekosistem laut. Untuk memberantas tindak pidana IUU Fishing yang terjadi dari tahun ke tahun, penegakan hukum perikanan yang tegas menjadi satu isu nasional yang krusial. Penegakan hukum perikanan dapat dilakukan dengan cara mereformasi kelemahan yang masih terdapat pada substansi peraturan perundang-undangan dan dari pada aparat penegak hukum yang meliputi kualitas, kuantitas, dan aspek pendukung. Pemerintah telah melakukan banyak upaya preventif dan represif untuk memberantas tindak pidana IUU Fishing di Indonesia, diantaranya melalui pembentukan beberapa peraturan mengenai perikanan, utamanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta dengan menempatkan aparat penegak hukum pada posisi strategis yang mengimplementasikan substansi hukum perikanan tersebut.
Lalu untuk mempermudah persetujuan penentuan batas luar ZEE maka dipilihlah figur yang paling banyak mewakili klaim yang telah ada. Tetapi tetap mengapa batas two hundred mil laut dipilih sebagai batas luar jadi pertanyaan. Menurut Prof. Hollick, figur two hundred mil laut dipilih karena suatu ketidaksengajaan, dimulai oleh negara Chili. Awalnya negara Chili mengaku termotivasi pada keinginan untuk melindungi operasi paus lepas pantainya. Industri paus hanya menginginkan zona seluas fifty mil laut, tapi disarankan bahwa sebuah contoh diperlukan. Dan contoh website yang paling menjanjikan muncul dalam perlindungan zona diadopsi dari Deklarasi Panama 1939. Zona ini telah disalahpahami secara luas bahwa luasnya adalah two hundred mil laut, padahal faktanya luasnya beraneka ragam dan tidak lebih dari 300 mil laut. Batasan[sunting
Berbagai upaya dilakukan oleh penjajah untuk menghilangkan keterampilan bahari agar dapat melunturkan jiwa dan visi maritim bangsa Indonesia saat itu. Setelah era kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai menata kembali untuk bisa mengembalikan jiwa kebaharian dan melaksanakan pembangunan kelautan, meskipun belum maksimal. Hal ini didasari pada kesadaran akan ancaman yang mungkin timbul karena faktanya bahwa wilayah laut merupakan wilayah terbuka, maka dengan leluasa kekayaan laut Indonesia berpotensi untuk dimanfaatkan bangsa lain tanpa ada kemampuan untuk melindunginya. Perkiraan ancaman dan gangguan lainnya yang mungkin dihadapi Indonesia ke depan antara lain meliputi kejahatan lintas negara (misalnya penyeludupan, pelanggaran ikan ilegal), pencemaran dan perusakan ekosistem, imigrasi gelap, pembajakan/perampokan, aksi radikalisme, konflik komunal dan dampak bencana alam. Mencermati dinamika konteks tersebut di atas, maka dilaksanakannya Perumusan Kebijakan Kebijakan Strategi Pengamanan Wilayah Nasional, yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan strategi pengamanan wilayah nasional, terutama laut, sebagai negara kepulauan yang mempunyai posisi geostrategis sangat unggul di lintasan jalur pelayaran manca negara. Sasaran yang ingin dicapai dari perumusan kebijakan ini adalah tersusunnya kebijakan strategi pengamanan wilayah nasional, yang dapat dijadikan masukan dalam perumusan operasional strategi pertahanan keamanan dan pengembangan wilayah Negara maritime yang tangguh. B. RUMUSAN MASALAH Dari latar belakang di atas dapat diambil rumusan permasalahan yaitu :
Bbeberapa wilayah yang tidak mempunyai nilai kemerdekaan sendiri atau bentuk kepemerintahan sendiri yang statusnya sudah dikenal oleh PBB, ataupun masih berada dalam dominasi suatu kolonial juga tidak bisa diberlakukan.
KEK Tanjung Sauh juga akan menjadi pusat riset dan pengembangan bidang energi, sekaligus menjadi produsen dari energi alternatif, energi terbarukan dan energi primer, yang digadang-gadang akan memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga di Batam-Bintan.
3. Menjadi batasan agar negara asing tidak memanfaatkan atau mengambil sumber daya alam di wilayah tersebut.
Aplikasi bisnis berbasis cloud dengan fitur terlengkap untuk membantu pebisnis mengelola usaha lebih mudah dan akurat.
Negara memiliki kebebasan untuk mengelola dan mengembangkan seluruh sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, seperti menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian bagi warganya.